Makassar, Sulawesi Selatan – Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Jaringan Aktivis Anti Korupsi dan Gratifikasi (JANGKAR) menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Makassar dan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Selatan (Sulsel), Selasa (6/5/2025). Massa aksi menyuarakan terkait dugaan korupsi dana pembangunan ruas jalan provinsi di Kabupaten Luwu Utara.
Jenderal lapangan aksi, Andi Ichsan, menyebutkan bahwa terkait penanganan dugaan kasus korupsi pembangunan ruas jalan provinsi di Kabupaten Luwu Utara, menimbulkan tanda tanya besar karena Kejari Makassar dan Kejati Sulsel beda pendapat. “Walaupun pendapat Kejari Makassar dan Kejati Sulsel berbeda, tapi kita tetap menghargai proses hukum,” ujarnya.
Andi Ichsan juga menegaskan bahwa korupsi adalah perbuatan yang sangat tidak dibenarkan dan seyogyanya penegak hukum tidak mencoba bermain dalam penanganan perbuatan haram tersebut. “Gerakan kami tidak berhenti sampai disini, pernyataan yang disampaikan Kejari Makassar dan Kejati Sulsel yang berbeda itu tetap kami kawal, dan kami akan gelar aksi jilid II dengan jumlah massa yang lebih banyak lagi,” tegasnya.
Massa aksi disambut oleh Kasi Intel Kejari Makassar Andi Alamsyah, yang mengatakan bahwa kasus dugaan korupsi pembangunan ruas jalan di Luwu Utara, Kejari Makassar hanya menerima pelimpahan perkara. Namun, Kepala Seksi Penegakan Hukum (Kasipengkum) Kejati Sulsel Soetarmi memiliki jawaban yang berbeda, menyatakan bahwa Kejati Sulsel belum mendapat informasi dan pelaporan terkait kasus tersebut.